EXPOSSE.COMI JAMBI – Rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (31/03) nyaris ditunda saat hendak dibuka lantaran banyak para OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi banyak yang tidak hadir.
Padahal, rapat ini merupakan agenda penting dalam menjalankan program kerja Pemprov mendatang.
Rapat paripurna kali ini, yakni agenda penyampaian pikiran pokok Fraki DPRD Provinsi Jambi untuk RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023, dan penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Nota Pengantar LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2021.
ArtikelTerkait
Mulanya, saat Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto selaku pimpinan rapat hendak membuka paripurna tersebut, salah satu anggota mengambil instruksi. Bilangnya, rapat tersebut baiknya ditunda karena Ia melihat banyak para OPD Pemprov Jambi yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
“Izin instruksi ketua, paripurna ini baiknya ditunda dulu. Saya liat banyak Kepala OPD ini yang tidak hadir,” kata Anggota DPRD Provinsi Jambi fraksi PPP Berkarya, Kamaluddin Havis di ruang rapat paripurna tersebut.
Ia juga menyebutkan, kejadian ini merupakan kebiasaan para OPD saat paripurna DPRD dilaksanakan. Padahal, pembahasan dalam rapat tersebut sangat penting, dalam pelaksanaan program pemerintah daerah ke depannya.
“Ini sudah kebiasaan dari dulu,” singkatnya.
Mendengar instruksi tersebut, Edi pun menghentikan pembukaan rapat tersebut. Selanjutnya, Ia juga mengabsen satu-satu para Kepala OPD Pemprov Jambi untuk memastikan siapa saja yang hadir.
Setelah si absen, lagi-lagi salah satu anggota DPRD kembali memberikan instruksi sebelum rapat dilanjutkan pimpinan.
Akmaluddin, dalam instruksinya menyampaikan bahwa kebiasaan para OPD Pemprov Jambi yang tidak hadir. “Kalau OPD ini sering tidak hadir dan selalu diwakilkan, besok kalau rapat paripurna lagi, kita wakil kan juga ketua,” katanya.
Setelah pimpinan memastikan kehadiran para OPD dan dinilai sebagian umum hadir, paripurna pun kembali dilanjutkan.
Dalam penyampaian pandangan umum Fraksi, Kamaluddin Havis lagi-lagi soroti ketidakhadiran para OPD. Bilangnya, jika hal ini terus terjadi, maka mereka juga tidak lagi hadir jika ada rapat paripurna penting.
“Kalau besok-besok banyak yang tidak hadir, kita juga tidak akan mau hadir dalam forum paripurna ini,” singkatnya, melanjutkan penyampaian pandangan umum Fraksi PPP Berkarya.
Daftar Kepala OPD yang hadir dan tidak hadir atau diwakilkan saat di absen pimpinan DPRD di ruang rapat paripurna:
1. Kepala Bappeda tak hadir
2. BKD hadir,
3. Balitbang hadir
4. BPSDM tak hadir
5. Kesbangpol hadir
6. Bakeuda hadir wakil
7. BPBD hadir wakil
8. Kepala Dinas Pendidikan tak hadir
9. Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan hadir wakili
10. Dishut hadir wakil
11. Dispora hadir wakil
12. Diskominfo hadir
13. Inspektorat tak hadir
14. Dishub hadir
15. ESDM hadir
16. Dinas Perkebunan hadir wakil
17. Disbudpar hadir wakil
18. PPA hadir
19. Arsip hadir wakil
20. PUPR hadir
21. Dinsos hadir
22. Disperindag tak hadir
23. Dinas Holtikultura hadir
24. Satpol PP hadir wakil
25. Dinas Kelautan dan perikanan hadir
26. DLH tak hadir
27. Dinas Ketahanan Pangan hadir
28. PTSP hadir
29. Disnakertrans hadir
30. Koperasi hadir wakili
31. Direktur RSUD Raden Mattaher tak hadir
32. Direktur RS jiwa tak hadir. (Exp-006)
Discussion about this post