EXPOSSE.COMI JAMBI – Penanganan Drainase Jadi Topik Hangat dari sebanyak 481 usulan program kemasyarakatan, yang muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Telanaipura yang diadakan pada Selasa (8/2), di gedung Bumi Pasundan. Usulan tersebut adalah hasil pengerucutan dari sejumlah 504 usulan sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Camat Kecamatan Telanaipura, Hartono, dalam Musrenbang tersebut.
Usulan yang paling mencuat dari ratusan point tersebut, adalah persoalan penanganan drainase, untuk mencegah genangan dan menghambat terjadinya banjir di wilayah Kota Jambi, terutama pada beberapa daerag dan wilayah yang ada di Kecamatan Telanaipura.
Sebanyak 481 usulan tersebut akan diverifikasi kembali oleh Bappeda Kota Jambi, untuk memilih kembali, usulan-usulan mana yang layak nantinya menjadi prioritas.
Musrenbang, merupakan agenda tahunan, dimana warga saling bertemu membahas masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah disusun, kemudian diusulkan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, dan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (BAPPEDA) proposal masyarakat dikategorisasikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran.
Musrenbang Kecamatan Telanaipura ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota (Wawako) Maulana, Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jambi, Bappeda Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi Dapil Telanaipura, Camat Telanaipura dan para RT di lingkup Telanaipura.
Wakil Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, pada tahun 2023, pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah, untuk Telanaipura sendiri merupakan daerah pusat pemerintah provinsi, sehinga harus diciptakan pembangunan yang terstruktur. Selain itu adanya permasalahan sistem drainase genangan air yang harus dibenahi.
“Penanganan drainase, prinsip penyelesaian genangan air adanya secara berkelanjutan. Dimana titik-titik yang harus disinkronkan untuk menuju sungai Batanghari, memang rumit dan persoalan ini tidak hanya ada pada Pemkot Jambi, tapi juga menjadi masalah yang rumit di Pemprov Jambi”, ujar Maulana.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mengatakan, sebagai wakil rakyat, ia ingin rencana pembangunan 2023 harus diselaraskan dengan masyarakat dan badan dinas terkait. Serta pada 2023 tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, harus bangkit nilai ekonomi masyarakat. “Saya harap Musrenbang ini untuk Dinas PUPR dan Bapeda untuk benar-benar melihat kondisi di lapangan untuk kelayakan tempat itu dibangun”, jelasnya.
Ia juga menjelaskan, ke depannya adanya pemerataan, Ia juga ingin bagaimana kualitas pembangunan di Tahun 2023, benar-benar berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. (Exp-003)
Discussion about this post