EXPOSSE.COM| BATANGHARI – Keberhasilan daerah pimpinan Bupati Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan Wakil Bupati Bakhtiar dapat apresiasi Wakil Ketua I DPRD M. Jaafar. Ia berujar DPRD Kabupaten Batanghari telah menyetujui penetapan RAPBD tentang APBD tahun anggaran 2022.
“Keputusan DPRD Kabupaten Batanghari Nomor: 17 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022,” ucap Jaafar dikonfirmasi EXPOSSE.COM Senin (22/11).
Politisi Partai Golkar kelahiran Buluh Kasab 7 November 1979 berkata, pengesahan APBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 berdasarkan hasil musyawarah Anggota DPRD dalam rapat gabungan dan rapat paripurna dalam rangka persetujuan dan pembacaan keputusan DPRD tanggal 11 November 2021.
“Pagu anggaran RAPBD tahun anggaran 2022 yang sudah disahkan untuk pendapatan sebesar Rp 1.360.600.590.287,00. Kemudian ada belanja sebesar Rp 1.660.600.590.287,00. Selanjutnya ada pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp 300 miliar bersumber dari pinjaman daerah,” kata peraih 3.286 suara Pileg 2019.
Wakil rakyat tiga periode ini bilang pinjaman sudah diajukan pemerintah daerah kepada Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan guna mendapat persetujuan. Legislatif meyakini pinjaman daerah Rp 300 miliar dapat persetujuan dua kementerian itu.
“Kita harus optimis dan yakin lah ya pinjaman Rp 300 miliar ini disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Karena dalam angka 300 ini banyak menyangkut kepentingan-kepentingan masyarakat, terutama dalam angka 300 ini banyak untuk pembangunan infrastruktur jalan,” ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Batanghari.
Keyakinan Jaafar cukup beralasan. DPRD Kabupaten Batanghari pernah melakukan studi banding ke Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Ia masih ingat betul Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten ini cuma Rp 60 miliar, tapi pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar dapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Apalagi PAD Kabupaten Batanghari kini sebesar Rp 140 miliar, makanya kita optimis dan mudah-mudahan disetujui,” ucapnya.
Pembayaran pinjaman daerah akan berakhir hingga periode Bupati MFA dan Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar. DPRD optimis bisa selesai karena beberapa kali pertemuan bersama Sekretaris daerah (Sekda) serta kondisi PAD Batanghari saat ini. Kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah meningkatkan lebih lagi pendapatan.
“Salah satunya dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) agar dikelola dengan baik. Contohnya akhir tahun ini Bupati Batanghari mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penghapusan denda pajak,” katanya. (Exp-007)
Discussion about this post